Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi

Bursa berjangka merupakan tempat/fasilitas memperjual belikan kontrak atas sejumlah komoditi atau instrumen keuangan dengan harga tertentu yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang.

Menurut undang-undang republik indonesia nomor 32 pasal 1 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi :

“Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual / beli dengan penyerahan kemudian (atau tanpa penyerahan kemudian), berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka”.

Kontrak Berjangka merupakan bentuk kontrak yang standar, untuk membeli atau menjual komoditi dalam; jumlah, mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahan di kemudian hari, yang telah ditetapkan oleh bursa. Kontrak itu dibuat antara pihak-pihak yang saling tidak tahu lawaan transaksinya. Kontrak adalah mengikat pada saat terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual meskipun mereka saling tidak tahu lawan transaksinya. Tidak ada pasar sekunder untuk kontrak dalam perdagangan berjangka. Semua kontrak adalah kontrak primer dan setiap kontrak (dengan subjek kontrak tertentu) yang terjadi (dibuka) harus didaftarkan pada otoritas bursa setempat, jadi kontrak diciptakan di bursa.

Kontrak Berjangka yang diperdagangkan:

1. Forex.

Pasar forex (foreign exchange) / pasar uang adalah merupakan suatu bentuk perdagangan valuta asing, yang melibatkan pasar-pasar uang utama dunia, yaitu; Tokyo, London dan New York selama 24 jam secara berkesinambungan dengan sistem kontrak gulir.

2. Stodex.

Stodex (Stock Index) Futures adalah perdagangan Index Saham Berjangka / berkala (asing), seperti; Nikkei – Jepang (Nikket 225), Hang Seng – Hongkong Kospi – Korea (Kospi 200), Dow Jones, Mini S&P 500 dan Mini Nasdaq, yang didasarkan atas rata-rata harga saham unggulan (bluechip), yang diperdagangkan di Bursa Saham.

3. Hard Commodity.

Perdagangan Berjangka Hard Commodity merupakan perdagangan kontrak berjangka komoditi tambang dengan penyerahan atau tanpa penyerahan di kemudian hari, seperti; minyak OPEC dan emas, dalam bentuk Kontrak Gulir dan Kontrak Index.

4. CFD

CFD (Contract for Difference) adalah suatu bentuk instrumen finansial bagi para investor yang tertarik berdagang efek-efek utama, index-index dan komoditas. CFD adalah instrumen derivatif yang diperdagangkan dengan menggunakan margin. Dengan demikian, kinerja ekonomi produk dasar tanpa kompleksitas berdagang barang secara fisik. Hal ini memberi kesempatan kepada spekulan dan investor untuk berpartisipasi dalam pergerakan pasar tanpa harus memiliki saham tersebut.

Peserta Perdagangan Berjangka:

  1. Pedagang Berjangka
  2. Pialang Berjangka
  3. Hedger (Produsen/Konsumen)
  4. Individu
  5. Dan lain-lain

Keunggulan Produk Berjangka:

1.      Safe

Aman, karena dana nasabah disimpan dalam rekening terpisah di Bank yang ditunjuk, yang disebut sebagai “Segregated Account”, yang disetujui oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi).

2.      Online Trading

Transaksi, status rekening, berita dan data analisa teknikal dapat diakses setiap hari, setiap saat, dari mana saja.

3.      Daily Report

Laporan setiap hari untuk transaksi konvensional.

4.      High Liqudity

Dana dapat ditarik sewaktu-waktu, setiap saat, pada hari itu juga, asalkan masih dibawah jam 12.00 (aturan kinerja Bank). Jika di atas jam 12.00, maka dana baru akan sampai ke rekening nasabah keesokan harinya (H+1).

5.      Flexible

Kemudahan dalam prosedur pembukaan rekening maupun penarikan dana.

Menurut Aridono Sukmanto (Mantan Kasubbid Perbankan, Mabes Polri, saat ini Waka Polda Sulteng) yang dikutip dari artiketnya di situs resmi bappeti :

Dalam ketentuan undang-undang perdagangan berjangka, juga telah diatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi para pelaku pasar, baik dilakukan secara perorangan atau badan hukum (rechts person) di dalam transaksi berkarakter risiko tinggi pada sistem perdagangan berjangka apabila orang atau badan hukum dimaksud telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut.

Dari penjelasan di atas, timbul permasalahan apakah para pelaku pasar secara keseluruhan telah mengetahui tentang adanya Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi mengingat saat ini banyak bermunculan baik secara perorangan maupun berupa badan hukum bertindak selaku penyedia jasa future trading menjaring nasabah atau investor untuk menjadi pelaku pasar perdagangan berjangka melalui bursa perdagangan, serta masih adanya pemberitaan yang memberitakan mengenai belum tuntasnya penyelesaian permasalahan perdagangan berjangka yang diakibatkan tidak sungguh-sungguhnya para pelaku pidana didalam menyelesaikan kewajibannya membayar kerugian yang diderita oleh para korban sehingga diperlukan adanya struktur Direktur Kepatuhan dalam mengatasi masalah tersebut.

Jenis Tindak Pidana PBK

Dalam membahas topik di atas, Polri melihat ada beberapa jenis Tindak Pidana  Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan  UU No. 32/1997 dan Tindakan Pidana lain yang ada kaitannya dengan tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi. Berkaitan dengan itu, Polri juga perlu memberi pemahaman terhadap pemberlakuan hukum pidana (kriminalisasi) dalam kegiatan transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia. Hal itu karena masih adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh para oknum pelaku pasar di dalam melakukan aktivitas transaksinya sehingga berdampak  kepada suatu bentuk kerugian.

Terjadinya tindakan itu diakibatkan oleh masih terbatasnya pengetahuan tentang pemahaman hukum yang dimiliki oleh para pelaku pasar itu sendiri. Kita sadari bersama, bahwa dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan beserta ketentuan yang mengatur tentang segala aktivitas terkait perdagangan berjangka komoditi dikandung maksud untuk menghindari pelaku pasar melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Dalam perkembangannya, hukum pidana di Indonesia di bagi menjadi dua kelompok, sebagai berikut;

  1. Hukum Pidana Umum (alegemen strafrecht) atau sering disebut dengan pidana biasa atau hukum pidana sipil. Dalam pengertiannya, hukum pidana umum ini diperuntukkan atau ditujukan kepada masyarakat umum (commune strafrecht). Peraturan  perundangundangan yang digunakan menggunakan acuan KUHP.
  2. Hukum pidana Khusus, adalah  suatu peraturan yang hanya ditujukan kepada orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan atau tindak pidana tertentu atau tindak pidana yang tidak diatur di dalam tindak pidana umum. Pelanggaran pada hukum pidana khusus, seperti tindak pidana subversi atau tindak pidana ekonomi , korupsi, dan lainlain. Menurut Samidjo, S.H, hukum pidana khusus dapat disebut Hukum Pidana Militer,

Hukum Pidana fiskal (pajak), Hukum Pidana ekonomi dan Hukum Pidana politik.

Pada dasarnya, penegak hukum terdapat setiap perbuatan bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh orang atau badan hukum (rechts person,) khususnya terkait Tindak Pidana perdagangan berjangka termasuk dalam kelompok Hukum Pidana Ekonomi atau bersifat  pidana khusus. Sehingga, di dalam melakukan penerapan terhadap sanksi pidana senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang baru. Hal ini disebabkan adanya azas hukum “ Lex specialis derograt lex generalis” sebagaimana tertuang didalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan pasal 103 KUHP.

Demikian halnya dalam pengenaan hukum pidana terhadap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum. Orang atau badan hukum baru dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah memenuhi syarat unsur delik pidana, seperti harus ada suatu perbuatan, perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh orang atau beberapa orang atau badan hukum yang melakukan, perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan kesalahanya, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, harus sudah ada suatu peraturan hukum yang mengatur perbuatan tersebut, telah tersedia ancaman hukumannya.

Sanksi Pidana

Dalam ketentuan perundangundangan No. 32/1997, telah ditetapkan beberapa ketentuan mengenai bentuk perbuatan atau tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut ditujukan terhadap segala bentuk perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan tidak hanya  oleh para pihak atau pelaku pasar selaku individu atau orang.  Melainkan  juga dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa perdagangan berjangka yang telah berbentuk badan hukum (rechts person).

Namun demikian, pengenaan sanksi pidana sebagaimana penjelasan di atas tidak serta merta dapat dikenakan begitu  saja kepada para pelakunya tanpa didukung oleh adanya bukti permulaan yang cukup.

Artinya, seseorang atau beberapa orang atau badan hukum patut diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana apabila telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 184 KUHP yang menetapkan ada 5 (lima) macam alat bukti yang dapat digunakan acuan penyidik dalam menduga ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan .

Kelima macam alat bukti tersebut adalah, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat Bukti Petunjuk, Keterangan tersangka atau terdakwa.

Perlu dipahami pula, bahwa beberapa alat bukti di atas baru dapat memiliki nilai juridis apabila setelah berada dalam persidangan di pengadilan, jadi sebelum suatu perbuatan disidangkan di pengadilan maka pemeriksa atau penyidik hanya baru dapat menyangka atau menduga saja.

Sesuai ketentuan Pasal 61, UU No. 32/1997, sanksi pidana baru dapat diterapkan apabila segala bentuk penyelesaian yang bersifat musyawarah mufakat tidak tercapai. Hal inilah yang menjadi tugas utama dari saudarasaudara Direktur Kepatuhan yang ada pada masing-masing wilayah kerjanya apabila peristiwa pidana itu terjadi pada badan hukum dimana saudara bekerja untuk segera menyelesaikan sebelum diajukan ke dalam sistem peradilan pidana.

Berbagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana dapat ditujukan baik kepada orang secara individu/perorangan atau secara kelompok/beberapa orang atau badan hukum (rects person).

Suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah memenuhi persyaratan unsure delik pidana sebagai berikut :

  • Adanya perbuatan yang dilakukan, baik oleh orang atau badan hukum
  • Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum
  • Perbuatan tersebut dilakukan dapat atas dasar kesalahan  dengan sengaja (dolus) atau lalai (culpa)- Adanya produk hukum yang mengatur terlebih dahulu vide Pasal 1 ayat (1) KUHP.
  • Perbuatan dilakukan secara bertanggung jawab (pelaku cakap/dewasa)

Korporasi mulai dapat diposisikan sebagai subyek hukum pidana setelah ditetapkannya UU Darurat No. 7 Tahun 1955, tentang Pengusutan, Penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 11 PNPS Tahun 1964, tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, menyusul pemberlakuan UU No. 32 Tahun 1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No. 23 Tahun 1999, tentang Lingkungan Hidup, UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 21 Tahun 2002, tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 38 Tahun 2004, tentang Jalan.

Beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana  telah ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

  • Melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha, pelaku bertindak sebagai ; pialang berjangka, penyalur amanat nasabah pada bursa luar negeri, penasihat berjangka , pengelola sentra dana berjangka diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 6.500.000.000,00 (enam miliar limaratus  juta rupiah) vide Pasal 71 ayat  (1).
  • Melakukan kegiatan sebagai pialang dan penasihat berjangka, melakukan transaksi dan kontrak berjangka  pada bursa berjangka yang tidak ada ijin usaha dari Bappebti dapat diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 71 ayat  (2).
  • Melakukan kegiatan sebagai pialang berjangka tetapi bukan dari anggota pialang berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang tidak memiliki ijin kegiatan dari Bappebti dan melakukan kegiatan usaha sebagai Pengelola Sentra Dana Berjangka tanpa ijin usaha yang syah, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) vide Pasal 71 ayat (3).
  • Melakukan manipulasi, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) vide Pasal 72.
  • Badan usaha tidak memiliki modal yang cukup diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73 ayat (1).
  • Membocorkan rahasia, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) vide Pasal 73 ayat (2).
  • Mengabaikan keadaan keuangan nasabah/investornya, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) vide Pasal 73 ayat (3).
  • Tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) vide Pasal 75

Modus Operandi

Beberapa tindak pidana di atas dilakukan oleh para pelaku dengan mengunakan cara-cara atau modus operandi yang beragam, sehingga perlu adanya suatu kewaspadaan di dalam melakukan transaksi.

Modus operandi yang biasa dilakukan oleh para pelaku dikemas sedemikian dengan menggunakan teknikteknik tertentu yang terus berkembang.

Adapun pola kejahatan dilakukan dalam bentukbentuk sebagai berikut :

  1. Bucketing
  2. Trading a head of costumer
  3. Matching orders
  4. Prearranged trading
  5. With holding orders
  6. Disclosing orders
  7. Wash trading
  8. Churning
  9. Allocation schemes
  10. Manipulasi pasar
  11. Penipuan
  12. Insider trading
  13. Position limit and reportable position

Selain beberapa perbuatan atau tindak pidana yang telah disebutkan di atas, masih terdapat beberapa perbuatan atau tindak pidana lain yang telah diatur di dalam produk perundang-undangan tersendiri yang berpotensi terjadi atau sebagai delik awal (predicate crime) yang kemudian berlanjut kedalam kegiatan transaksi pada Perdagangan Berjangka Komoditi, seperti :

  • UU No. 11 Th. 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  • UU No. 8  Th. 1999, tentang Perlindungan Konsumen
  • UU No. 7 Th. 1992, tentang Tindak Pidana Perbankan
  • UU No. 25  Th. 2003, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  • KUHP (Penipuan, Suap, Penggelapan, Pengancaman)
  • UU No. 31 Th. 1999, tentang Tipidkor
  • UU No. 16 Th. 2000, tentang Pajak

Di dalam melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk tindak pidana, pada dasarnya Polri senantiasa akan tetap konsisten terhadap apa yang telah menjadi tugas dan kewenanaganya sebagaimana telah diamanatkan didalam ketentuan perundang-undangan. Demikian halnya dalam melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana di bidang perdagangan berjangka komoditi.

PPNS Bappebti

Sebagaimana telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, didalam ketentuan Pasal 68 ayat (4) peran Polri sebagai koordinator pengawas terhadap segala bentuk kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di lingkungan Bappebti sejak awal  dimulainya penyidikan, dan dalam ayat (5) Pasal yang sama Polri akan memberikan bantuan sesuai kewenangannya untuk melakukan tindakan berdasarkan hukum yang bertanggungjawab di dalam hal pelaksanaan upaya paksa atas permintaan dari pihak PPNS Bappebti yang bersifat reppresif justisial berupa ; penangkapan dan penahanan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat terbatasnya kewenangan serta sarana dan prasarana berupa rumah tahanan yang ada pada penyidik PPNS Bappebti.

Dalam hal apabila penyidik Polri melakukan penyidikan yang ada keterkaitannya dengan kegiatan perdagangan berjangka tidak terlepas dari bentuk koordinasi dan kerjasama antara Polri dengan Bappebti. Di sisi lain juga sebagai bentuk kepedulian Polri dalam upaya penegakkan hukum mengingat sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang disamping adanya keterbatasan penyidik PPNS Bappebti untuk menjangkau sistem perundang-undangan didalam tindak pidana di luar lingkup kewenangan Bappebti.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Polri diwajibkan menerima segala bentuk pengaduan atau laporan dari masyarakat. Demikian halnya apabila ada masyarakat  yang melaporkan adanya suatu peristiwa terkait tindak pidana di bidang perdagangan bejangka.

Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat tesebut Polri hanya bersifat melakukan penanganan awal, dan untuk selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 32 Tahun 1997, penanganan perkara akan diserahkan kepada penyidik PPNS Bappebti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dengan tetap bertindak sebagai koordinator di bidang tekhnis penyidikan.

Sumber :

  1. http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_berjangka
  2. http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/03/16/perdagangan-berjangka-komoditi/
  3. http://www.bappebti.go.id/?pg=edukasi_artikel_detail&edukasi_artikel_id=20
  4. Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi
  5. http://agusnuramin.wordpress.com/2012/04/12/tindak-pidana-perdagangan-berjangka-komoditi/